Bahan mk map-2

bahan powerpoint nya bisa diakses dengan melihat/ mendownload dari: http://www.4shared.com/dir/vvg6Gzpx/map_2.html

PPT mk. statistik minggu 1

Bisa dilihat dan didownload dengan membuka link ini: http://www.4shared.com/dir/n1XsE9Nw/sharing.html

Spasial Settlement Pattern of Petungsewu Village

Abstract:

This article regarding the results of research that is relatively not final. Themed pattern of settlement space in a village, which is quite thick and still influenced by the culture of Java in the past, which is located in District Dau, Malang.
The study of this paper, based on a unique community which still holds a “kepercayaaan Aboge” (Alif Rebo Wage), an Islamic-Javanese belief, which in contrast, this community is different from the general Islamic community, at least not with the strength of the use of Javanese calendar system, which have consequences to the time difference, for example for initial determination of fasting, and like celebration Iedul fitri, and Iedul Adha. The spatial pattern of settlement is referred to in this paper relating to matters that are still close to the side kejawen of this community, for example with the conception horoscope, “ora ilok”, “neptu” and “petungan”, where it allegedly all of which are still believed and implemented, which ultimately consciously or not, will affect the spatial patterns that occur.
The results showed that the majority of people still believe and practice all the concepts of trust, even with the knowledge that began to fade. The results also showed that the existence of economic and land constraints limiting factor in their efforts to realize the belief system of spatial patterns of settlement that occurred.

Keywords:
Islam Kejawen, Petungan, Spatial Settlement Pattern

This Paper will presented in International Symposium at Quality in Research (QIR), will be held in Bali 4-7 July 2011 by FT-UI

Latihan soal AHP

1. Jika diketahui data sebagai berikut:

A 1 sedikit lebih penting dari A2 (A1: A2 = 3: 1)

A2  sedikit lebih penting dari A3 (A2: A3  = 3: 1)

A1  lebih penting dari A3            (A1 :A3      = 5:1)

 

Berdasarkan data di atas, hitunglah nilai EVx, VPx, dan IK dari data tersebut!

Pertanyaan lanjutan: A berapa yang paling penting?

Apakah pendapat di atas terkatagori konsisten?

 

2. Jika diketahui data sbb:

Faktor Keamanan lebih penting dari Faktor kenyamanan (5 :1)

Faktor Keamanan jelas lebih penting dari Faktor  kebersihan (7:1)

Faktor  Keamanan sama penting dengan factor Harga (1:1)

Faktor Keamanan sedikit lebih penting dari Faktor  kelengkapan (3:1)

Faktor Kenyamanan sedikit lebih penting dari Faktor  kebersihan (3:1)

Faktor  Kenyamanan sama penting dengan factor harga (1:1)

Faktor Kenyamanan sama penting dengan factor kelengkapan (1:1)

Faktor Kebersihan sama penting dengan factor harga (1:1)

Faktor kebersihan sedikit kurang penting dibanding factor kelengkapan (1:3)

Faktor Harga sedikit kurang penting dibanding factor kelengkapan (1:3)

 

Berdasarkan data di atas, hitunglah nilai EVx, VPx, dan IK dari data tersebut!

Pertanyaan lanjutan: Faktor apa yang dianggap paling penting?

Apakah pendapat di atas terkatagori konsisten?

 

 

C a t a t a n:

1. Tolong latihan di atas dikerjakan, hasilnya terus dikirimkan ke e-mail: arsenal_end@yahoo.co.id

Terakhir minggu depan

1. Buatlah tugas dengan tema tertentu (kelompok max 4 orang), buatlah contoh perhitungan, dan kirimkan ke e-mail yang sama. Terimakasih.
2. Silakan memberikan komentar, kasih nama dan NIM: isinya pertanyaan terhadap latihan soal ini, serta tema tugas kelompok + anggota kelompok yang dibuat….

 

 

 

 

 

 

 

REVITALISASI KAWASAN HAMADI RAWA DI KOTA JAYAPURA

Endratno Budi Santosa¹⁾ dan Mustika Anggraeni ²⁾

¹⁾Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, Institut Teknologi Nasional

Jalan Bendungan Sigura-gura No. 2, Malang, Jawa Timur. 65145

²⁾Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono No. 167, Malang, Jawa Timur. 65145

e-mail: ¹⁾arsenal_end@yahoo.co.id; ²⁾m.anggraeni@ub.ac.id

 

 

Abstrak:

Hamadi merupakan sebuah kelurahan di Distrik Jayapura Selatan, yang mempunyai karakteristik berragam, dari tipologi pantai (disebut Hamadi Tanjung dan Hamadi TPI), Hamadi Pasar, Hamadi Gunung, dan Hamadi Rawa. Selain itu, Hamadi unik, karena merupakan percampuran karakter permukiman awal Jayapura, rawan konflik, banyak pendatang, sekaligus multietnies. Keberadaan Hamadi Rawa sangat unik, karena muncul dari sebuah bekas TPA sampah, dan permukiman yang ada berdiri pada rawa dan daerah yang selalu tergenang, sementara permasalahan kesehatan, banjir, dan sampah beserta infrastruktur yang lain merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya bisa dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan upaya untuk merevitalisasi Kawasan Hamadi Rawa, dengan pendekatan sosial-ekonomi  yang ramah lingkungan. Tipe penelitian adalah deskriptif-eksploratif, lewat pendekatan metode indepth interview, pencarian data sekunder pendukung, dan komparasi konsep dengan kasus sejenis. Kesimpulan penelitian memperlihatkan bahwa pilihan strategi yang mungkin dilakukan untuk kawasan ini adalah lewat pengembangan konsep wisata dalam kota, dalam hal ini berupa pemancingan, yang digabungkan dengan upaya merevitalisasi aspek fisik permukiman, serta memperkuat aspek ekonomi, lewat penciptaan lapangan usaha yang intergratif dengan kawasan sekitar.

 

Kata kunci:

Revitalisasi Kawasan, Hamadi Rawa, deskriptif-eksploratif-komparasi

 

 

Full Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional di AKPRIND, Yogyakarta, Tanggal 11 Desember 2010

 

MENGURAI ISU LINGKUNGAN DI KOTA MALANG MELALUI PENDEKATAN EMS

Endratno Budi Santosa

Jurusan Teknik Planologi, FTSP, ITN Malang, Indonesia

arsenal_end@yahoo.co.id

Abstrak :

Kota Malang merupakan kota yang dulunya dikenal sangat nyaman, baiak dari sisi kondisi lingkungannya, mauapun dari sisi kelengkapan sarana-prasarana. Hanya saja seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan dari penduduknya, maka tekanan terhadap aspek linglungan menyebabkan keseimbangan lingkungan mulai terasan tersingkirkan. Akibat dalam jangka pendeknya adlah mulai munculnya berbagai permsalahan lingkungan, seperti genangan banjir, kemacetan lalu lintas dan polusi, menurunnya pasokan dan kualitas air bersih, dan berubahnya iklim mikro di kota. Terlepas dari adanya issue global (semacam global warming dsb.), keberadaan program kegiatan di Kota Malang ditengarai menjadi penyebab berbagai kondisi ini. Mekanisme misleading dari program pembangunan di Kota Malang selaras dengan apa yang dikemukakan Garret Hardin (1968) dengan game theory nya yang disebut Tragedy of Common. Dengan menggunkan metode analisis wacana, maka dibuatlah berbagai kemungkinan pelaksanaan pendekatan EMS (Spinosa, 2007). EMS merupakan pendekatan yang bisa mengurai berbagai permasalahan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan.Hasilnya adalah bahwa partisipasi publik lewat jejaring informal untuk mengkuatkan adalah merupakan salah satu rancangan kegiatan yang diperlukan untuk bisa mengurai berbagai permasalahan yang timbul dari program pembangunan di Kota Malang, yang mengancam aspek lingkungan di Kota Malang. Kata kunci: Tragedy of Common, EMS, issue lingkungan, jejaring informal

BANGSA P R A G M A T I S

Endratno Budi Santosa

T. Planologi ITN Malang

Perumahan Bumi Banjararum Asri F-13, Singosari, Kab. Malang

Telepon: 0341-457652

e-mail: arsenal_end@yahoo.co.id

Ditinjau dari bahasa, pragmatis nyaris satu pengertian dengan praktis, yang mungkin secara konotasi bernilai rasa baik. Permasalahannya, implementasi di lapangan memberikan pemaknaan yang mungkin jauh dari pengertian dasarnya. Secara sederhana, praktis bisa berarti menempatkan sesuatu secara efektif dan cenderung minim penggunaan SD (resources), sedangkan pembelokkan dari pengertian ini adalah penyederhanaan (yang tidak pada tempatnya), penggampangan (yang penting tujuan tercapai), jalan pintas (lewat jalur yang tidak semestinya), ketidak disiplinan (yang mengarah pada penyimpangan aturan yang berlaku) Ada sebuah acara di televisi swasta nasional yang banyak menggambarkan kecenderungan (penyimpangan) perilaku yang dimiliki bangsa ini. Mulai dari PKL yang berada pada tempat yang tidak semestinya, susahnya untuk antre (kalah sama bebek), pemanfaatan lahan pada lokasi yang dilarang (bantaran sungai, rel KA, bawah jembatan), parkir tidak pada tempatnya, perilaku vandalis pada pemakaian sarana umum seperti bus kota, dan mungkin masih lusinan daftar penyimpangan yang dilakukan olah bagian terbesar bangsa Indonesia di kelas bawah. Kalangan pengusahapun tidak kalah bobroknya, dimana mereka berlaku pragmatis seperti pembabatan hutan (lewat pembakaran hutan), untuk perladangan kelapa sawit, yang berimplikasi terhadap kebakaran hutan/ lahan, bahaya asap, berkurangnya daya dukung lingkungan dan lainnya. Belum lagi kasus trafficking tenaga kerja dengan berbagai jenis tipuan, yang hanya memperkaya para cukong. Pembuangan sisa produksi/ limbah dengan tidak semestinya, pembiaran lubang galian tambang yang yang merusak alam sekaligus berbahaya, uang sogok/ pelican untuk mempermudah urusan, sampai hal kecil tapi berbahaya yang dilakukan oleh pengusaha kecil semacam penggunaan pewarna pakaian untuk produk makanan, pengawet mayat untuk bakso, daging sapi glonggong, campur daging sapi-daging celeng, dan berbagai trik dagang-usaha tidak halal lain yang semestinya benar-benar melukai harga diri bangsa, sekaligus menambah ruwet permasalahan bangsa ini. Hal yang terrasa lebih menyesakkan adalah bahwa gejala pragmatisme ini juga dilakukan pemerintah dalam konteks kebijakan, serta wakil rakyat yang semestinya merupakan representasi dari rakyat. Hasil reformasi politik banyak menghasilkan raja kecil di daerah dengan perilaku yang kurang sewajarnya, tetapi diimbangi dengan overdosisnya kewenangan legislatif baik di pusat maupun daerah. Kebijakan pemerintah juga sangat terasa pragmatis, seolah dan sering hanyalah merupakan kebijakan yang terburu-buru, respon sesaat, tanpa mempertimbangkan pola kebijakan jangka panjang, keberlanjutan, konsistensi, serta nilai manfaatnya terutama bagi masyarakat luas. Kebijakan Rencana Penghapusan Subsidi BBM (yang berimplikasi pada kenaikan harga BBM, mengikuti lonjakan harga minyak dunia yang per 22 Mei menembus rekor sepanjang masa 135 US dolar/ barel) sepertinya adalah kebijakan banci, dimana mungkin sebetulnya ada alternatif langkah nasionalisasi asset seperti yang pernah dilakukan beberapa negara Amerika Selatan, karena sebetulnya Indonesia yang punya potensi SDA minyak mestinya justru mendapatkan untung banyak, jika tidak ada kebijakan menjual negara lewat perjanjian konyol tidak masuk akal dengan berbagai perusahaan asing. BLT sebagai kebijakan lanjutan juga sangat konyol, betapa tidak, dengan menggunakan data penerima BLT tahun 2005 yang waktu itu saja bermasalah, tentunya akan sangat lebih bermasalah lagi jika direalisasikan tahun 2008. Raja kekonyolan tahun ini sepertinya adalah kebijakan konversi minyak tanah-gas, karena selain menghadapi kendala perilaku masyarakat, produk yang di bawah standar keamanan, justru impor gas untuk pasokan DKI dan Jabar gara-gara Kilang Balongan rusak, dan juga kebijakan selanjutnya dimana menurut keterangan Menteri ESDM (22 Mei) kenaikan harga minyak tanah dari 2.000 menjadi 2.500. Pertanyaannya sederhana: buat apa susah-susah dan heboh-heboh dengan konversi minyak tanah ke gas, jika kenaikan harganya hanya 500 perak? (rencana semula naik menjadi 7.000). Apakah hanya karena faktor bisnis semata?, Benar-benar sebuah kebijakan yang tidak masuk akal dan tidak konsisten, yang mestinya mengherankan melihat fakta bahwa yang mengeluarkan adalah menteri-menteri yang berpendidikan baik. Mungkin pendidikan yang baik dari seorang menteri tidak bisa menjamin produk kebijakannya bisa diterima masyarakat, karena menteri tersebut tidak pernah bisa memahami susahanya menjadi orang susah, karena dia sendiri tidak pernah ada di posisi orang susah tersebut.

KONSUMEN YANG B I N G U N G

Endratno Budi Santosa

Pengajar Metode Analisis Perencanaan di T. Planologi ITN Malang

Perumahan Bumi Banjararum Asri F-13, Singosari, Kab. Malang

0341-457652

Kota Malang yang sebenarnya tidak memiliki visi kota perdagangan, ternyata pada kenyataannya belakangan ini mengalamai ’booming’ fasilitas perdagangan, dalam berbagai skala. Mulai dari munculnya MATOS (Malang Town Square), yang disusul dengan MOG (Malang Olimpic Garden), dan tentu saja maraknya berbagai macam rumah toko (ruko), serta perdagangan mini market ritel-afiliasi semacam alfamart dan indomart. Terlepas dari kontradiksi serta perdebatan mengenai perlu tidaknya kondisi ini, serta dampak yang ditimbulkannya, sebenarnya ada 1 pertanyaan mendasar, yaitu sebenarnya dari berbagai macam tipe/ jenis fasilitas perdangan yang ada tersebut, seperti apakah fasilitas perdagangan yang paling diinginkan oleh konsumen di Kota Malang?.

Untuk bisa menjawab hal tersebut, tentunya ada berbagai cara atau metode yang bisa dipakai. Begitu juga mungkin ada berbagai versi mengenai faktor pertimbangan yang bisa dijadikan sebagai variabel penentu. Salah satu yang mungkin bisa dipakai adalah metode analisa AHP-Analytical Hierarchy Process, dengan 5 alternatif variabel penentu berupa variabel keamanan, kelengkapan barang, fasilitas penunjang, jarak dari rumah konsumen, serta variabel prestise.

Analisis AHP merupakan metode yang digunakan untuk menentukan prioritas dari berbagai pilihan yang ada, yang bisa dipergunakan dalam berbagai kasus yang merujuk pada pilihan strategis-pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, AHP digunakan untuk menentukan sebenarnya variabel apa yang sebenarnya dijadikan referensi oleh konsumen sebagai faktor penentu untuk mereka memilih lokasi berbelanja. Dalam sistem kerjanya, AHP menggunakan mekanisme perhitungan berupa hitungan Eigen Vektor (EV), Vektor Prioritas (VP), serta Indeks Konsistensi (IK). VP dipergunakan untuk menentukan variabel mana yang paling diperhitungkan konsumen, dalam hal ini diwakili oleh narasumber, sementara IK merupakan indikator dari seberapa konsisten pendapat dari narasumber tersebut, dimana batas yang ditolerir adalah di bawah nilai 0,1.

Dengan menggunakan jumlah narasumber sejumlah 44 orang, yang berasal dari berbagai fasilitas perdagangan yang ada di Kota Malang, seperti Mall Araya, Dieng Plaza, Hero, Matos, Mitra I-II, Pasar Besar, Pasar Dinoyo, Sardo dan Sarinah, maka didapatkan hasil yang cukup mencengangkan. Bagaimana tidak, berdasarkan nilai VP perhitungan dari 44 Narasumber tersebut menunjukkan bahwa 4 variabel, yaitu keamanan, kelengkapan barang, prestise dan variabel jarak kedudukannya hampir seimbang, yaitu antara 22-27 %, walaupun posisi variabel prestise dan kelengkapan barang sedikit lebih tinggi (27 %). Adapun rentang nilai VP yang memilih keduanya ada pada selang 0,24-0,62. Sedangkan variabel sarana penunjang perdagangan menurut narasumber dipandang tidak penting/ tidak prioritas. Berdasarkan tinjauan kekonsistensian narasumber, maka sebenarnya memang kurang, karena hanya 17 % dari narasumber tersebut yang dianggap konsisten, karena berdasarkan perhitungan, nilai IK nya ada di bawah nilai 0,1, yaitu ada pada selang 0,01-0,0975.

Beradasarkan berbagai hasil kajian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa karakter konsumen di Kota Malang sebenarnya sangat heterogen, yang artinya untuk pengusaha perdagangan, harus benar-benar cermat dalam mensiasatinya. Bagi pemerintah, paling tidak hal ini bisa dijadikan sebgai pertimbangan ataupun evaluasi terhadap upaya pengembangan fasilitas perdagangan Kota Malang di masa mendatang.

K A P I T A L I S M E PENDIDIKAN

Endratno Budi Santosa

T. Planologi ITN Malang

Perumahan Bumi Banjararum Asri F-13, Singosari, Kab. Malang

0341-457652

Bulan Mei di Kota Malang sekarang ini memunyai beberapa makna, pertama berkenaan dengan hari pendidikan nasional, yang kedua, berkenaan dengan hari kebangkitan nasional, yang ketiga, berkenaan dengan 10 tahun reformasi, yang keempat, pemaknaan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan (Internasional), dan yang ke 5 adalah berkenaan dengan peristiwa kedatangan Bill Gates ke Indonesia (9 Mei). Mungkin akan ada pemaknaan lain, tapi minimal berdasarkan referensi ini, banyak hal menarik yang bisa ditelaah.

Mulai dari kedatangan Bill Gates, orang nomor satu di microsoft ini datang ke indonesia, yang selain berdialog dengan SBY, juga menjanjikan bantuan pendidikan IT bagi Indonesia. Salah satu orang terkaya di dunia versi majalah forbes yang lahir di Seattle ini sangat fenomenal, karena sudah menjadi kaya dan jenius di usia yang sangat muda dan tentunya fakta nyata bahwa jaringan microsoft ada di seluruh penjuru dunia, dengan kondisi yang antiteori, dimana justru dia tidak pernah menyelesaikan kuliahnya di Harvard. Terlepas dari faktor keberuntungan dan lainnya, tapi kondisi yang berlawanan ini seolah dan mestinya menajdi bahan introspeksi untuk dunia pendidikan di Indonesia.

Pendidikan yang kapitalis. Mungkin itu kata-kata pendek yang bisa untuk menggambarkan dunia pendidikan di Indonesia. Mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai atas/ tinggi, sepertinnya semua berlomba untuk terhubung dengan kapital, dan justru mengabaikan dan meminggirkan arti dan esensi pendidikan itu sendiri. Mulai dari kelas jauh, kelas ekstensi-eksekutif, Badan Hukum Milik Negara, SPMB, yang semuanya membuat mahasiswa pintar tapi kurang mampu secara ekonomi di Universitas negeri semacam UI dan UGM harus demo, karena mereka ’dipaksa’ untuk ’membayar pendidikan’ yang besarnya minimal 7 juta. Itu belum seberapa, jika dibandingkan dengan issue tarikan SPMB lewat jalur khusus, dimana para calon mahasiswa yang ’belum tentu mampu secara intelektual’ bisa masuk ke universitas negeri ternama lewat jalur khusus, dengan sumbangan minimal 40 juta. Untuk kasus Kota Malang, juga terdapat issue bahwa untuk bisa masuk TK atau SD terpandang, selain dihadapkan dengan berbagai macam tes, oarang tua calon siswa juga harus membayar uang sumbangan yang besarnya hingga 6 juta. Sebuah fakta yang mestinya buat orang normal bisa membuat geleng-geleng kepala. Carut-marut ini semakin diperparah dengan berbagai issue yang sangat tidak pada tempatnya, seperti masalah Ujian Nasional yang justru semakin tidak jelas, atau nasib guru tidak tetap dan guru bantu yang juga tidak pernah jelas.

Reformasi 1998 dalam salah satu tuntutannya yang masih konsisten diserukan sampai sekarang adalah adanya pendidikan murah lewat mekanisme besaran prosentase 20 % anggaran pendidikan di APBN. Sepertinya tuntutan tersebut sudah di ’salah pakaikan’ atau missuse oleh pemerintah, dimana dengan mekanisme yang susah dimengerti, ternyata pada kenyataannya justru beban biaya pendidikan sekarang jauh lebih berat dipangguldan dialihkan kepada masyarakat, yang justru kemampuan ekonominya sebagian besar justru semakin menurun. Hal inipun diperparah dengan berbagai janji kampanye pendidikan gratis saat pilkada, yang kalau dilihat lagi hanya segelintir kasus yang benar-benar terrealisasi. Kembali lagi, masyarakat hanya bisa menerima harapan kosong.

Pendidikan pada hakekatnya adalah menciptakan manusia tetap sebagai kodratnya manusia, tetapi dengan kualitas, kemampuan, ketrampilan, wawasan berpikir dan sederet hal positif lainnya yang menyebabkan dia mampu berdikari dalam menghadapi hidup dan kehidupannya. Dalam konsep pedagoginya, Paulo Freire menyebutkan pendidikan yang revolusioner, dimana mestinya faktor utama dari pendidikan ya proses pendidikan itu sendiri. Biaya atau kapital hanyalah alat bantu saja, bukan esensi utama. Pada saat kapital menjadi pertimbangan utama, maka kita akan bisa bayangkan seperti apa pendidikan Indonesia saat ini dan mendatang, dan kita juga bisa bayangkan seperti apakah manusia-manusia yang tercipta dari sistem pendidikan yang seperti ini, dan jangan sampai pula kita dan mungkin juga Paulo Freire hanya bisa geleng-geleng melihat situasi pendidikan Indonesia yang semakin tidak jelas.

J U A L A N KAMPANYE ?

endratno budi

Jurusan T.Planologi ITN Malang

Perum Bumi Banjararum Asri F-13, Malang

arsenal_end@yahoo.co.id/0341-457652

Bila kita melihat sekeliling pelosok kota, bahkan desa pada saat ini penuh dengan baik bendera maupun atribut parpol, atau wajah-wajah caleg DPR Pusat, Propinsi, dan juga kabupaten/ kota dalam berbagai model dan ukuran. Kondisi ini selayaknya dikritisi karena disadari atau tidak hal tersebut sangat dan banyak merugikan masyarakat. Fatwa golput haram dari MUI (25/ 01/ 2009) pada satu kondisi mungkin benar, tapi pada kondisi lain, hal tersebut sangat kontraproduktif dengan apa yang terjadi di lapangan. Perpolitikan nasional dengan segala macam carut marutnya secara jujur masih jauh dari bisa membawa bangsa ini menuju pada apa yang diinginkannya, bahkan pada dimensi yang sangat sederhana sekalipun. Masyarakat sejahtera, murah sandang-pangan-papan, bebas dari pengangguran dan buta huruf, pendidikan murah berkualitas untuk setiap lapisan masyarakat hanya sering lebih menjadi jargon janji yang diulang-ulang setiap kampanye, tetapi selalu dilupakan pada saat sudah memimpin ataupun menjabat. Banyak kasus belakangan ini dimana iklan politik banyak yang terbolak-balik dengan fakta di lapangan, seolah citra/ image positif menjadi harga mati untuk partai politik ataupun perseorangan , bahkan kadang dengan cara yang kurang proporsional.

Masyarakat pada sisi lain sudah terlalu jenuh dengan beban kehidupannya . Mungkin buat mereka, siapa saja silakan jadi pemimpin atau anggota legislatif, asalkan mereka bisa makan cukup 3 kali sehari, tiap hari bisa bekerja, kemana-mana mudah, tidak perlu antre segala macam. Sebuah keinginan yang sebetulnya sangat tidak berlebihan, tetapi sangat susah dipenuhi, apalagi hanya oleh janji kampanye.

Berkenaan dengan semakin dekatnya pamilu, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran:

Pertama: Apakah/ bukankah kampanye seperti perdagangan saja? Artinya pada saat kampanye parpol dan caleg keluar modal, tapi pada saat menjabat inginnya mengembalikan modal secepatnya? Kalau begitu mestinya masyarakat mesti waspada terhadap parpol dan caleg yang banyak mengeluarakn modal. karena mungkin saja mereka meminta kompensasi, bahkan jauh melebihi modal awalnya tersebut.

Kedua: Apakah kita percaya pada calon yang seolah mengatakan “pilihlah aku, pilihlah partai ini, karena aku dan partai ini melebihi dari yang lainnya?’ Padahal bukankah orang tua menyarankan untuk memilih pemimpin yang menonjol tanpa harus menonjolkan diri, yang unggul tanpa harus mengunggulkan diri ? Misalnya dengan parade pencantuman deretan gelar yang sebenarnya tidak dipahami masyarakat, yang ironisnya berdasarkan Surya (28/ 01/ 09) banyak caleg (61 %) yang justru pekerjaannya tidak jelas?

Ketiga: Terkait dengan wajah kota. Kita ingin melihat wajah kota kita asri ataukah penuh dengan ‘wajah model’ yang mestinya muncul di tabloid gossip saja? Jalan adalah milik publik, dan bukan milik sebagian orang (caleg) atau sebagian golongan (parpol) saja.

Keempat: Bukankah kampanye penuh dengan janji, padahal janji adalah hutang. Apakah tidak lebih baik jika caleg atau parpol tidak usah kampanye? Karena berarti akan semakin banyak menimbun hutang? Padahal hutang-hutang yang kemarin saja masih belum dilunasi…

Silakan anda memliih dan mungkin memiliki pendapat sendiri, karena nasib bangsa tidak hanya bisa dimulai dari gembar-gembor demokrasi, tetapi bisa juga diawali dengan langkah kecil; meluruskan niat baik. Semoga!.