endratno budi
Jurusan T.Planologi ITN Malang
Perum Bumi Banjararum Asri F-13, Malang
arsenal_end@yahoo.co.id/0341-457652
Bila kita melihat sekeliling pelosok kota, bahkan desa pada saat ini penuh dengan baik bendera maupun atribut parpol, atau wajah-wajah caleg DPR Pusat, Propinsi, dan juga kabupaten/ kota dalam berbagai model dan ukuran. Kondisi ini selayaknya dikritisi karena disadari atau tidak hal tersebut sangat dan banyak merugikan masyarakat. Fatwa golput haram dari MUI (25/ 01/ 2009) pada satu kondisi mungkin benar, tapi pada kondisi lain, hal tersebut sangat kontraproduktif dengan apa yang terjadi di lapangan. Perpolitikan nasional dengan segala macam carut marutnya secara jujur masih jauh dari bisa membawa bangsa ini menuju pada apa yang diinginkannya, bahkan pada dimensi yang sangat sederhana sekalipun. Masyarakat sejahtera, murah sandang-pangan-papan, bebas dari pengangguran dan buta huruf, pendidikan murah berkualitas untuk setiap lapisan masyarakat hanya sering lebih menjadi jargon janji yang diulang-ulang setiap kampanye, tetapi selalu dilupakan pada saat sudah memimpin ataupun menjabat. Banyak kasus belakangan ini dimana iklan politik banyak yang terbolak-balik dengan fakta di lapangan, seolah citra/ image positif menjadi harga mati untuk partai politik ataupun perseorangan , bahkan kadang dengan cara yang kurang proporsional.
Masyarakat pada sisi lain sudah terlalu jenuh dengan beban kehidupannya . Mungkin buat mereka, siapa saja silakan jadi pemimpin atau anggota legislatif, asalkan mereka bisa makan cukup 3 kali sehari, tiap hari bisa bekerja, kemana-mana mudah, tidak perlu antre segala macam. Sebuah keinginan yang sebetulnya sangat tidak berlebihan, tetapi sangat susah dipenuhi, apalagi hanya oleh janji kampanye.
Berkenaan dengan semakin dekatnya pamilu, ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran:
Pertama: Apakah/ bukankah kampanye seperti perdagangan saja? Artinya pada saat kampanye parpol dan caleg keluar modal, tapi pada saat menjabat inginnya mengembalikan modal secepatnya? Kalau begitu mestinya masyarakat mesti waspada terhadap parpol dan caleg yang banyak mengeluarakn modal. karena mungkin saja mereka meminta kompensasi, bahkan jauh melebihi modal awalnya tersebut.
Kedua: Apakah kita percaya pada calon yang seolah mengatakan “pilihlah aku, pilihlah partai ini, karena aku dan partai ini melebihi dari yang lainnya?’ Padahal bukankah orang tua menyarankan untuk memilih pemimpin yang menonjol tanpa harus menonjolkan diri, yang unggul tanpa harus mengunggulkan diri ? Misalnya dengan parade pencantuman deretan gelar yang sebenarnya tidak dipahami masyarakat, yang ironisnya berdasarkan Surya (28/ 01/ 09) banyak caleg (61 %) yang justru pekerjaannya tidak jelas?
Ketiga: Terkait dengan wajah kota. Kita ingin melihat wajah kota kita asri ataukah penuh dengan ‘wajah model’ yang mestinya muncul di tabloid gossip saja? Jalan adalah milik publik, dan bukan milik sebagian orang (caleg) atau sebagian golongan (parpol) saja.
Keempat: Bukankah kampanye penuh dengan janji, padahal janji adalah hutang. Apakah tidak lebih baik jika caleg atau parpol tidak usah kampanye? Karena berarti akan semakin banyak menimbun hutang? Padahal hutang-hutang yang kemarin saja masih belum dilunasi…
Silakan anda memliih dan mungkin memiliki pendapat sendiri, karena nasib bangsa tidak hanya bisa dimulai dari gembar-gembor demokrasi, tetapi bisa juga diawali dengan langkah kecil; meluruskan niat baik. Semoga!.
